Tanjungpinang (eska) – Dalam rangka membuka ruang investasi baru, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) memperkuat sinergi memetakan lahan strategis, di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Dompak, Selasa (21/10/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajarannya, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi tidak hanya di Batam dan Bintan, tetapi juga di Tanjungpinang dan Karimun.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, sejumlah investor telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Kepri, khususnya di Pulau Bintan pada tahun 2025. Sektor-sektor yang diminati antara lain pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek Jembatan Batam-Bintan, pelabuhan bongkar muat berskala internasional, serta pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Oleh karena itu, Wagub berharap dukungan dan masukan dari BPN Kepri terkait status lahan-lahan yang akan diinvestasikan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami mohon dukungan dari BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah agar sinkronisasi dengan OPD berjalan baik, terutama dalam memastikan status dan kesiapan lahan investasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin menjelaskan bahwa pihaknya hadir bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan untuk mendiskusikan posisi dan status tanah, baik yang sudah dikuasai, diusahakan, maupun yang berpotensi ditelantarkan.
“Kami juga menyampaikan perkembangan mengenai Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar. Data-data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, menambahkan bahwa tantangan utama Kepri saat ini adalah kesenjangan antara minat tinggi investor dan kesiapan lahan yang terbatas.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ungkap Aries.
Rakor ini menghasilkan kesepahaman bahwa sinergi lintas instansi mutlak diperlukan untuk mempercepat penyediaan lahan investasi yang aman dan legal. Pemprov Kepri dan BPN Kepri berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan membentuk tim teknis untuk mempercepat proses identifikasi dan penetapan lahan strategis. (Adv)
Recent Comments