Cetak Sejarah! DPMPTSP Jadi OPD Pertama di Pemprov Kepri yang Raih Predikat WBK

JAKARTA (eska) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencetak sejarah baru.

Untuk pertama kalinya sejak Provinsi Kepri berdiri, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dari Kementerian PAN-RB RI.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB RI, Rini Widyantini, kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra, di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pencapaian ini diraih setelah DPMPTSP Kepri melewati rangkaian penilaian ketat oleh Tim Penilai Nasional, mulai dari seleksi administrasi, sesi wawancara, hingga verifikasi lapangan untuk membuktikan komitmen pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Kepala DPMPTSP Kepri, Hasfarizal Handra, mengungkapkan bahwa raihan ini adalah hasil kerja keras selama empat tahun terakhir dalam membangun Zona Integritas.

“Alhamdulillah, predikat WBK ini merupakan buah komitmen seluruh tim dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi. Kami akan terus menjaga integritas dan meningkatkan layanan perizinan demi mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Hasfarizal.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, DPMPTSP Kepri bersama RSUP Ahmad Tabib menjadi perwakilan Kepri yang berhasil lolos penilaian dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyambut bangga prestasi ini. Ia menilai penghargaan tersebut sebagai tonggak sejarah reformasi birokrasi di Kepulauan Riau.

“Penghargaan WBK ini adalah bukti nyata dedikasi kita dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya meminta seluruh OPD di Kepri menjadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan menjadi pionir integritas,” tegas Gubernur Ansar.

Dengan predikat WBK ini, DPMPTSP Kepri diharapkan menjadi motor penggerak bagi OPD lain di lingkungan Pemprov Kepri untuk membangun Zona Integritas, sekaligus memperkuat iklim investasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan. (Bon)