Tanjungpinang (eska) – Provinsi Kepulauan Riau saat ini berada di posisi strategis sebagai jantung maritim Indonesia sekaligus pintu gerbang utama negara di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (24/11/2025).
Kunker Komisi lX DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi lX DPR RI Nihayatul Wafiroh didampingi oleh Wakil Ketua Komisi lX DPR RI Sari Putih beserta anggota Komisi lX DPR RI yang turut hadir.
Kehadiran Komisi lX DPR RI di Gedung Daerah disambut data-data fundamental yang memukau yang dipaparkan Gubernur Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar memulai presentasinya dengan menjelaskan keunggulan geografis Kepri, yang 98% wilayahnya didominasi lautan seluas 417.012,97 km⊃2; dan tepat berada di salah satu chouk point dunia yaitu di Selat Malaka.
“Posisi Kepri ini sangat strategis, mencakup Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia, serta berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga memaparkan hasil kolaborasi Pemprov Kepri yang berbuah pencapaian tertinggi di Pulau Sumatera. Kepri kini resmi memimpin kawasan tersebut berkat pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2025 yang mencapai 7,48%, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional.
Keunggulan ini beriringan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang juga mendominasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tahun 2025 tercatat sebesar 80,53 poin, menempatkannya pada urutan pertama di Sumatera dan peringkat ketiga tertinggi secara nasional, hanya di bawah DKI Jakarta dan DIY.
“Capaian ini adalah bukti kerja keras kita bersama dalam memanfaatkan potensi strategis Kepri,” ujarnya.
Di sektor kesejahteraan, keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 4,44% pada Maret 2025 juga menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera.
Gubernur Ansar mengatakan bahwa Kekuatan ekonomi Kepri ditopang oleh fondasi enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang progresif. Salah satu sorotan utama adalah KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.
“KEK ini digagas sebagai upaya menjadikan Batam destinasi kesehatan regional, yang bertujuan strategis untuk mengurangi arus devisa keluar dari Indonesia akibat masyarakat yang mencari perawatan medis ke luar negeri,” imbuhnya.
Selain investasi, Ansar juga memaparkan sektor unggulan lainnya di Kepri seperti pariwisata dan kelautan tetap menjadi tumpuan pembangunan ekonomi.
“Kepri tercatat sebagai salah satu dari tiga pintu masuk wisatawan mancanegara (wisman) terbesar secara nasional. didukung potensi perikanan tangkap yang masif, mencapai 1,3 juta ton,” ungkapnya.
Terkait isu utama kunjungan Komisi IX, yaitu evaluasi ketenagakerjaan, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan tenaga kerja rentan.
Upaya ini, lanjutnya dibuktikan melalui pemberian subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 9.200 petani dan 31.304 nelayan.
“Langkah perlindungan ini direncanakan akan diperluas untuk mencakup pengemudi transportasi daring pada tahun 2026,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh memberikan apresiasi tinggi atas berbagai pencapaian dan kemajuan yang dicapai oleh Kepri.
Menurutnya, Provinsi ini bukan hanya menjadi wajah Indonesia di Gerbang Utara, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penghubung berbagai negara ASEAN.
“Kita semua tahu bahwa Kepulauan Riau telah menjadi wajah Indonesia di kancah internasional, terutama sebagai perbatasan dengan banyak negara ASEAN. Kami berharap Kepri tidak hanya menjadi pintu gerbang, tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kawasan ASEAN,” jelasnya.
Nihayatul menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga momentum ini.
“Dukungan dari Komisi IX DPR RI adalah untuk memastikan perlindungan ketenagakerjaan yang optimal, terutama bagi pekerja rentan di Kepri, agar pembangunan ekonomi yang pesat ini juga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata,” tutupnya. (Bon)
Recent Comments