Tanjungpinang (eska) – Persoalan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan kembali mendominasi aspirasi masyarakat di Provinsi Kepri.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kepri dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri terkait penyampaian hasil reses masa sidang II tahun 2024-2025, di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (22/5/2025).
Anggota DPRD dari seluruh daerah pemilihan (dapil) 1 hingga 7 menyampaikan bahwa masalah infrastruktur seperti jalan rusak, drainase tersumbat, hingga minimnya penerangan jalan umum masih menjadi keluhan utama warga.
“Keluhan masyarakat masih berkutat pada perbaikan jalan, pengaspalan, pembersihan drainase yang menyebabkan banjir, dan lampu jalan yang belum memadai,” ujar Aziz Martindaz, Anggota DPRD dari Dapil 2 (Kabupaten Bintan dan Lingga).
Tak hanya infrastruktur, dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan.
Dari laporan masing-masing juru bicara Dapil di DPRD Kepri, saat ini masyarakat Kepri mengeluhkan layanan kesehatan yang belum merata, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, serta isu lingkungan, keamanan, hingga maraknya peredaran narkoba.
Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota dewan atas peran aktif dalam menyerap suara rakyat.
“Reses adalah bagian penting dari fungsi dewan. Ini adalah jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah, agar arah pembangunan lebih selaras dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Adi.(Zul)
Recent Comments