Tanjungpinang (eska) – Krisis kas yang membuat tunjangan ASN tertunda menjadi sinyal serius lemahnya kemandirian fiskal Pemprov Kepri.
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih agresif dan kreatif dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sudah saatnya kita meningkatkan PAD untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan,” katanya.
Politisi PKS itu menilai, selama ini dominasi dana transfer pusat membuat daerah kurang mandiri secara fiskal. Padahal, kata dia, banyak potensi yang bisa digarap untuk meningkatkan PAD sesuai kewenangan daerah.
Wahyu mencontohkan optimalisasi pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu langkah konkret. Ia menyarankan adanya kolaborasi antara Pemda dan perusahaan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh karyawan.
“Pemda bisa saja bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nanti perusahaan memotong gaji karyawan untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” paparnya.
Tak hanya itu, Wahyu juga mendorong pemanfaatan aset-aset daerah yang mangkrak. Aset yang tak digunakan bisa disewakan ke pihak swasta, sementara aset yang sudah uzur sebaiknya dilelang untuk mengurangi beban anggaran.
Namun Wahyu mengingatkan, peningkatan PAD harus dibarengi dengan tanggung jawab dan transparansi. Masyarakat, menurutnya, akan mempertanyakan pengelolaan keuangan jika pembangunan tidak terasa di lapangan.
Sebelumnya, Kepala BKAD Kepri Venni Meitaria Detiawati menyampaikan bahwa hingga pertengahan Mei, kas daerah dalam kondisi kurang sehat. Bahkan, belum ada dana yang cukup untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN untuk bulan April.
“Dana TPP bersumber dari PAD, tapi realisasinya belum masuk sepenuhnya. Kita juga masih menunggu transfer dari pusat,” ujar Venni, Selasa (20/5/2025) kemarin.(Zul)
Recent Comments