Bintan (eska) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan secara resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan tersebut diawali dengan apel bersama yang dilaksanakan di halaman kantor Kejari Bintan dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai pada Kamis (28/01).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan, I Wayan Rusmin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam memperkuat integritas aparatur.
Tujuannya adalah mencegah praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah simbol komitmen moral dan harapan kami untuk mewujudkan institusi yang bersih dan melayani,” tegasnya.
Usai apel, seluruh pegawai menandatangani Pakta Integritas di hadapan Kajari. Penandatanganan ini menjadi penegasan bahwa seluruh insan Adhyaksa di Bintan wajib berperan aktif dalam pembangunan Zona Integritas.
Sebagai langkah penguatan budaya pelayanan prima, Kejari Bintan juga menyematkan selempang kepada Duta Layanan. Para duta ini diharapkan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, ramah, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
6 Poin Komitmen Pakta Integritas Kejari Bintan:
* Mewujudkan Kejari Bintan sebagai satuan kerja menuju WBK/WBBM.
* Menolak segala bentuk praktik KKN.
* Menghindari komunikasi atau tindakan yang mengarah pada KKN.
* Tidak memberi maupun menerima suap dan gratifikasi dalam bentuk apa pun.
* Melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya indikasi korupsi.
* Bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku jika melanggar komitmen.
Pencanangan ini ditegaskan bukan sekadar seremonial belaka, melainkan langkah strategis berkelanjutan untuk membangun sistem kerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi dan penguatan kepercayaan publik.
Kejari Bintan berkomitmen terus melakukan pembenahan internal sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional. (Yli)
Recent Comments