Tanjungpinang (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Kepri resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Senin (24/11/2025).
Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, T Afrizal Dachlan, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri H Ansar Ahmad yang melakukan penandatanganan bersama unsur pimpinan DPRD.
Penetapan KUA-PPAS ini menjadi tahapan krusial dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, karena memuat arah kebijakan makro ekonomi daerah serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.
Dalam penyampaiannya, Afrizal Dachlan menjelaskan bahwa nilai pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp3,735 triliun mengalami penyesuaian akibat kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp495,45 miliar. Dengan demikian, pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2026 menjadi Rp3,312 triliun.
“Dengan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah sebesar Rp250,6 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19,04 miliar, total belanja daerah pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Rp3,544 triliun,” jelas Afrizal.
Penetapan ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk melanjutkan pembahasan pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.
Sementara itu, Gubernur Ansar dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Penandatanganan nota kesepakatan ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan, sehingga kita dapat menyepakati arah kebijakan anggaran yang fokus pada pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial,” ujar Gubernur Ansar.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri akan memastikan setiap program yang direncanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Terutama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (Lam)
Recent Comments