Tanjungpinang (eska) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, merespons soal penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) sejumlah Anggota DPRD Kepri yang selama ini banyak dititipkan ke Diskominfo dan Dinas Pariwisata untuk kebutuhan publikasi dalam bentuk advetorial dan berita.
Ia menegaskan bahwa dana pokir harus sesuai dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kan anggaran pokir itu cantolannya harus RPJMD,” kata Ansar, kepada seputarkita.co, Jumat (20/6/2025) malam di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Sebagai tindak lanjut, Ansar memastikan dalam waktu dekat Pemprov Kepri akan melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan pokir untuk kegiatan lebih bermanfaat. Ia mencontohkan program promosi pariwisata dan event-event daerah.
“Kalau event-event, itu kan masuk RPJMD untuk mengejar target pembangunan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, untuk dana pokir di APBD Murni 2025 yang sudah dititipkan di Diskominfo dan Dispar Kepri, pemanfaatannya kata dia, akan ditunda hingga APBD Perubahan 2025.
“Saya kira masih ada waktu akan kita efisiensi. Dan kalaupun itu dilakukan, akan kita lakukan di APBD Perubahan setelah kita rubah bentuk dan kegiatannya,” jelasnya.
Gubernur Ansar juga mengakui bahwa penggunaan pokir untuk publikasi dalam bentuk advetorial dan berita selama ini kurang tepat sasaran.
“Makanya mau kita bahas dulu bersama dewan, Kominfo, dan Dinas Pariwisata,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui bahwa sekitar Rp14 miliar dana pokir sejumlah Anggota DPRD Kepri dialokasikan untuk kepentingan publikasi di dua OPD tersebut.
Recent Comments