TANJUNGPINANG (eska) – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memberikan respons tegas terkait pembangunan pagar di bahu Jalan DI Panjaitan yang menuai perhatian publik.
Ia memastikan Satpol PP telah melayangkan surat peringatan kepada pemilik bangunan karena tidak memiliki izin resmi.
Meski status ruas jalan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Lis menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) tetap mengambil langkah awal demi ketertiban umum.
“Sebenarnya itu jalan provinsi, bukan aset Pemko. Namun, Satpol PP Kota tetap mengambil langkah dengan menyurati pihak terkait dan memberikan jangka waktu satu pekan,” ujar Lis, Kamis (1/1/2026).
Lis menambahkan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Jika dalam waktu sepekan tidak ada itikad baik atau tindak lanjut dari pemilik, maka tindakan pembongkaran paksa akan dilakukan.
“Kita lihat dalam satu minggu ini. Kalau belum ada tindak lanjut, kita lakukan penertiban,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar segera dilakukan koordinasi antara Satpol PP Provinsi dan instansi terkait, mengingat kewenangan akses jalan tersebut berada di bawah pemerintah provinsi.
Sebelumnya, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Tanjungpinang, Agus Haryono, mengonfirmasi bahwa pemasangan tembok tersebut tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Bangunan ini berdiri di area milik jalan, jadi wajib ada izinnya,” ungkap Agus, Senin (29/12/2025).
Agus menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah merampungkan pemberkasan untuk memberikan surat peringatan resmi kepada pemilik lahan.
“Semua proses kita laksanakan sesuai aturan, mulai dari peringatan hingga penindakan berupa pembongkaran jika diperlukan,” pungkasnya. (Rmd)
Recent Comments