Lahat (eska) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. Ia meminta BLK tidak berhenti pada tahap pemberian sertifikat saja.
Yassierli menegaskan, pengelola BLK harus mengawal para peserta hingga benar-benar masuk ke dunia kerja. Hal itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Senin (9/2/2026).
“Kebutuhan publik itu sederhana. Pelatihan harus berujung pada peluang kerja nyata,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya.
Menurut Menaker, BLK perlu mengambil peran yang lebih luas. Instruktur tidak boleh hanya sekadar mengajar di dalam kelas. Mereka harus menyiapkan jalan masuk bagi lulusan ke perusahaan atau dunia industri.
Yassierli memaparkan empat fungsi utama BLK yang harus berjalan serentak. BLK wajib menjadi pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat produktivitas.
“Kalau kita sudah jalankan empat fungsi itu, artinya kita sudah berada di jalur yang tepat,” imbuhnya.
Menaker mengungkapkan, BLK di bawah Kemnaker telah menerapkan sistem integrasi pelatihan dan penempatan. Hasilnya cukup memuaskan. Tingkat penempatan lulusan kini mencapai angka 70 persen.
Ia ingin model sukses ini menular ke BLK milik pemerintah daerah (Pemda). Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) harus mengoptimalkan fungsi petugas pengantar kerja.
“Kita fasilitasi dan hantarkan sampai ke tempat kerja. Balai harus punya jejaring kolaborasi dengan industri,” tegasnya.
Pada kesempatan di Lahat tersebut, Menaker menjelaskan adanya tujuh paket pelatihan dari dana hibah APBN. Ia berharap bantuan ini memperkuat kapasitas SDM di daerah.
Ke depan, Kemnaker akan terus melanjutkan program ini hingga beberapa gelombang (batch). Tujuannya agar lahir calon SDM terbaik bangsa dari berbagai kabupaten dan kota.
Langkah ini menjadi sinyal positif bagi pencari kerja di daerah, termasuk di Kepulauan Riau, agar lulusan BLK lebih mudah terserap pasar kerja lokal maupun nasional. (ard)
Recent Comments