Tanjungpinang (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kamis (5/2/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat akurasi data sebagai fondasi pembangunan daerah.
Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri, Misni, dan dihadiri para Sekretaris OPD selaku Walidata Pendukung.
Hadir sebagai narasumber Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi, serta Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapelitbang Kepri Hendrija.
Dalam arahannya, Misni menekankan bahwa statistik sektoral adalah tanggung jawab kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya beban Dinas Kominfo.
“Statistik sektoral sangat strategis. Setiap kebijakan dan program harus berbasis data. Tanpa data yang akurat, perencanaan pembangunan berpotensi gagal,” tegas Misni.
Berdasarkan evaluasi, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Kepri tahun 2024 berada pada angka 2,61, sedikit di bawah target 2,7.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian PANRB memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, antara lain:
* Review berkala terhadap proses bisnis statistik sektoral.
* Evaluasi SDM, termasuk pemenuhan formasi fungsional statistik di tiap perangkat daerah.
* Penguatan proses pengumpulan, pemeriksaan, dan diseminasi data di tingkat OPD.
Misni menegaskan, target IPS tahun 2025 sebesar 2,8 harus dicapai melalui komitmen bersama.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi tiga pilar Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 Tahun 2019: BPS sebagai pembina, Bappeda sebagai koordinator, dan Diskominfo sebagai walidata.
Data Akurat, Pembangunan Terukur
Sebagai bentuk komitmen serius, Dinas Kominfo mewajibkan seluruh sekretaris OPD hadir langsung tanpa diwakilkan. Misni pun mengapresiasi langkah ini demi meningkatkan kualitas validasi data.
Ia mencontohkan keberhasilan indikator makro Kepri yang stabil berkat tata kelola data yang baik, seperti angka inflasi Kepri yang terjaga di 2,6 persen (salah satu terendah nasional) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini naik ke kategori “Sangat Tinggi” dan menempati peringkat ketiga nasional.
“Keberhasilan ini membuktikan kolaborasi data lintas OPD berpengaruh langsung pada kualitas pembangunan. Data yang akurat adalah fondasi Kepri yang maju, makmur, dan merata,” tambahnya.
Rapat dilanjutkan dengan paparan teknis dari BPS dan Diskominfo mengenai perbaikan metadata, integrasi ke portal Satu Data Indonesia, serta tindak lanjut rencana aksi SDI tahun 2025. (Lam)
Recent Comments