Kepri (eska) – Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menyoroti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih memerlukan penyempurnaan.
Trubus Rahardiansah yang juga Dosen Sosiologi Hukum dan Pengantar Ilmu Politik ini, menilai dari segi edukasi dan perencanaan teknis. Ia menyebutkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program masih tergolong baru, sehingga pemahaman masyarakat terkait struktur, mekanisme kerja, dan koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya merata.
“Edukasi publik diperlukan untuk membangun kepercayaan serta memastikan masyarakat memahami alur pelaksanaan program “, ujarnya, Sabtu (25/10/2025)
Menurut dia, Peran Pemerintah Daerah (Pemda) perlu diperkuat, khususnya dalam fungsi pengawasan dan pembinaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pemda memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi wilayah, termasuk tantangan geografis, distribusi, dan karakteristik sosial ekonomi. Keterlibatan Pemda penting dalam pengawasan mulai dari proses pengemasan, distribusi, hingga peningkatan kapasitas dapur,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, pada beberapa kasus menunjukkan adanya penurunan kualitas makanan, akibat penyimpanan yang terlalu lama atau proses memasak yang kurang tepat.
“Selain Pemda masyarakat juga dapat dilibatkan dalam tahap produksi dan distribusi, untuk meningkatkan rasa memiliki serta transparansi pelaksanaan “, jelasnya lagi.
Sertifikasi Kelayakan Higienis, Legal, dan Standar (KHLS) serta sertifikasi halal, juga perlu dipermudah dan didukung pembiayaannya, mengingat banyak dapur skala daerah yang menghadapi kendala biaya dalam proses sertifikasi.
“Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai dasar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menggagas program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk adanya pihak Negara dalam memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang memiliki penghasilan rendah agar memperoroleh asupan gizi yang memadai.
Konsep MBG sejalan dengan kebijakan penyediaan makanan bergizi di beberapa negara seperti Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia. Salah satu bentuk kolaborasi yang berkembang adalah kunjungan Presiden Brasil ke Indonesia untuk mempelajari pelaksanaan dapur MBG sebagai referensi kebijakan pangan nasional mereka. (Yli)
Recent Comments