TANJUNGPINANG (eska) — Ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau (RSUD Kepri) Raja Ahmad Tabib (RAT) menuntut hak mereka terkait uang jasa medis yang belum dibayarkan sejak tahun 2023.
Tidak main-main, total dana jasa medis yang menjadi hak para pegawai tersebut diperkirakan mencapai Rp15,9 Miliar.
“Dulunya uang jasa medis tersebut selalu dicairkan secara rutin setiap bulan tanpa ada kendala. Namun, memasuki tahun 2023, aliran dana tersebut mendadak terhenti hingga saat ini,” ujar salah seorang pegawai yang tidak mau namanya ditulis.
Menanggapi simpang siurnya informasi mengenai anggaran tersebut, seputarkita.co mengkonfirmasi kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tanjungpinang.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Nara Grace mengatakan, pihaknya mengklaim bahwa telah menunaikan kewajiban dan menyetorkan seluruh dana klaim fasilitas kesehatan tersebut secara penuh kepada manajemen RSUP Raja Ahmad Tabib.
“Rumah sakit mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan setiap bulan, standar nya maksimal setiap tanggal 10, dan kami melakukan verifikasi sampai pembayaran maksimal 15 hari sejak klaim dinyatakan lengkap,” ujarnya saat dihubungi seputarkita.co, Selasa (23/06/2026).
Dengan adanya pernyataan dari pihak BPJS, posisi anggaran kini berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab manajemen rumah sakit.
Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, dr. Bambang Utoyo saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah mulai mengansur pembayaran hak ratusan pegawai tersebut.
“Sekarang sudah mulai diangsur pembayarannya secara bertahap di bulan kemarin, sesuai dengan review APIP dan SPI,” ujar dr. Bambang saat dikonfirmasi.
Muncul dugaan kuat bahwa dana jasa medis sebesar Rp15,9 Miliar yang tidak dibayarkan dari tahun 2023 itu sengaja dialihkan. Namun dr. Bambang membantah dan kurang mengetahui digunakan kemana.
“Kalau ini saya kurang tau, sebelum saya masuk ke rumah sakit ini,” tambahnya. (Lam)
Recent Comments