Tanjungpinang (eska) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengakui realisasi pendapatan daerah pada awal tahun anggaran 2025 melemah.
Bahkan, pihaknya harus memangkas target pendapatan APBD Murni 2025 sekitar Rp200 miliar, dari semula Rp3,9 triliun menjadi Rp3,7 triliun.
“Terus terang, pendapatan asli daerah (PAD) kita turun cukup besar,” ungkap Ansar kepada seputarkita.co, di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (20/6/2025) pekan lalu.
Ansar menjelaskan, penurunan ini salah satunya akibat implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), khususnya soal opsen pajak kendaraan bermotor.
“Karena UU HKPD ini kita mengalami penurunan PAD yang cukup besar sekitar Rp150 miliar jika dibandingkan tahun lalu,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, APBD Murni Provinsi Kepri Tahun 2025 mengalami defisit berjalan sebesar Rp25 miliar per 16 Juni 2025. Dampak dari defisit ini membuat pencairan TPP ASN Pemprov Kepri tersendat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menyebut, defisit yang terjadi, karena dipicu oleh belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah pada semester pertama tahun ini. Baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer dari pusat belum mengalir maksimal pada awal tahun anggaran.
“Memang penerimaan belum optimal. Karena di awal tahun, dana transfer maupun PAD biasanya masih lesu,” jelasnya di Asrama Haji, Kota Tanjungpinang, Kamis (19/6/2025).
Sebagai langkah cepat, untuk mengejar realisasi pendapatan, Pemprov Kepri kata Adi, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/100.3.4/20/BAPENDA-SET/2025 pada Senin (16/6/2025). Surat tersebut berisi imbauan kepada seluruh ASN dan perangkat daerah untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk seluruh kendaraan dinas operasional.
Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri juga mengerahkan seluruh UPT Samsat di Kepri untuk menggenjot realisasi pendapatan di wilayahnya masing-masing.
Kepala Bapenda Kepri, Abdullah, menyebut pihaknya telah memerintahkan seluruh UPT Samsat di Kepri agar lebih proaktif.
“Kami tidak bisa berdiam diri. Semua UPT Samsat harus membuat gebrakan dan inovasi untuk mendongkrak pendapatan pajak daerah,” kata Dullah, Kamis (19/6/2025).
Sejumlah langkah konkret pun dijalankan. Di Batam, Samsat mengirim surat ke perusahaan agar memastikan karyawannya melunasi pajak kendaraan. Di Bintan, pendekatan ditempuh lewat kepala desa. Sementara di Tanjungpinang, petugas rutin menyisir lokasi keramaian untuk memeriksa kepatuhan pajak kendaraan.
“Semua ini bagian dari strategi percepatan. Kita harus kejar target pendapatan agar APBD tetap sehat,” tegas mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Kepri itu.
Recent Comments