Tanjungpinang (eska) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah dikejar waktu. Realisasi pendapatan daerah yang seret membuat kas daerah mengalami defisit bulanan sekitar Rp25 miliar per pertengahan Juni 2025. Menghadapi situasi ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri langsung tancap gas.
Kepala Bapenda Kepri, Abdullah, mengakui realisasi pendapatan memang belum menggembirakan. Namun ia menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam.
“Kami sudah instruksikan seluruh UPT Samsat di Kepri untuk bergerak dengan gebrakan dan inovasi. Ini upaya kita agar pendapatan dari sektor pajak daerah bisa terdongkrak,” ujar Dullah, sapaan akrabnya, kepada seputarkita.co, Kamis (19/6/2025).
Langkah-langkah taktis itu kini mulai tampak di lapangan. Di Batam, Samsat mulai menyurati perusahaan-perusahaan besar untuk mengingatkan kewajiban pajak para karyawan mereka.
Di Bintan, pendekatan dilakukan melalui jaringan kepala desa. Sedangkan di Tanjungpinang, petugas menyisir tempat-tempat umum dan keramaian untuk mengecek kendaraan yang belum taat pajak.
“Itu semua bagian dari strategi percepatan. Kita tidak bisa menunggu. Pendapatan harus dikejar,” kata mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Kepri itu.
Tak hanya itu, sambungnya, Pemprov Kepri juga tengah merancang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak mereka tanpa beban denda.
“Saat ini sedang kita matangkan. Nanti Pak Gubernur yang akan umumkan langsung jadwal resminya,” ungkap Dullah.
Ia pun optimistis, jika semua program tersebut dijalankan maksimal dan mendapat dukungan masyarakat, pendapatan Pemprov bisa kembali stabil dalam dua bulan ke depan.
“Insya Allah, kalau semua ikut bergerak, dalam dua bulan sudah kembali normal,” ujarnya.
Sebelumnya, data dari Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 16 Juni 2025 menunjukkan, pendapatan daerah Kepri baru terealisasi Rp1,231 triliun atau 31,44 persen dari target APBD Murni 2025 sebesar Rp3,918 triliun.
Sementara itu, belanja daerah sudah mencapai Rp1,256 triliun atau 32,07 persen. Kondisi ini memicu defisit berjalan sekitar Rp25 miliar.
Recent Comments