Batam (eska) – Pemerintah Kota Batam resmi mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis kepada DPRD Kota Batam. Langkah ini diambil untuk memperkuat legalitas wilayah Kampung Tua, menata aset daerah, serta menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan langsung draf ketiga regulasi tersebut dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Sabtu (15/8/2026).
“Kami dorong regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan ini juga mendukung pembangunan Batam yang berkelanjutan,” tegas Amsakar.
Kepastian Hukum Kampung Tua
Ranperda pertama fokus pada Penataan Kampung Tua. Regulasi ini menjadi payung hukum untuk melindungi pemukiman asli warga Melayu di Batam. Lewat aturan baru ini, Pemko Batam menjamin legalitas hak atas tanah warga. Selain itu, aturan ini tetap menjaga nilai sejarah dan kearifan lokal di tengah pesatnya pembangunan kota.
“Penataan kawasan harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang kota,” tambah Amsakar.
Ranperda kedua mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemko Batam menyesuaikan aturan ini dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Aturan ini memastikan seluruh aset daerah terdata secara transparan, akuntabel, dan efektif.
Sementara itu, Ranperda ketiga memuat perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemko Batam memberikan relaksasi tarif stiker parkir berlangganan untuk menjawab keluhan masyarakat. Pemko juga mengusulkan objek retribusi baru pada moda transportasi Trans Batam, seperti sewa iklan bus dan sewa pool.
Amsakar berharap DPRD Kota Batam segera membahas ketiga Ranperda ini melalui Panitia Khusus (Pansus). Synergy eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan di Kota Batam. (azz)
Recent Comments