Bintan (eska) – Persiapan pendataan ulang bangunan masyarakat di kawasan TNI AL Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, berjalan maksimal.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Isu Strategis Sinkronisasi Tata Ruang Nasional dan Daerah di Hotel CK, Tanjungpinang, Kamis (25/6/2026).
Rakor yang membahas penyelesaian permasalahan lahan antara TNI AL dan masyarakat Tanjung Uban ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahan.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari rangkaian koordinasi intensif. Sebelumnya, awal April lalu, Pemkab Bintan telah menggelar Rakor bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI.
Memasuki awal Mei, Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama perwakilan TNI AL dan tokoh masyarakat kembali menggelar pertemuan untuk mematangkan teknis pemetaan wilayah di 8 kampung menggunakan metode drone (UAV).
Sebagai payung hukum, Bupati Bintan telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI AL di Kecamatan Bintan Utara.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Tim Inventarisasi per April 2026, jumlah sementara bangunan di Kelurahan Tanjung Uban Kota tercatat sebanyak 475 KK/Bangunan. Saat ini, tim masih terus melakukan inventarisasi, termasuk menyisir wilayah Kelurahan Tanjung Uban Selatan.
“Secara umum semua persiapan telah matang. Tim teknis gabungan juga sudah mulai turun sejak awal Juni kemarin. Kita doakan bersama, ikhtiar ini bisa memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut khalayak ramai ini,” ungkap Ronny.
Pada 10-11 Juni lalu, tim gabungan telah mengeksekusi pemetaan lapangan melalui udara (*drone*) di 8 kampung tersebut. Meski sempat terkendala cuaca, tim berhasil mengumpulkan data foto udara (orthophoto) penatagunaan lahan terkini.
Inventarisasi ini melibatkan Tim Internal Pemda, TNI AL, unsur kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat langsung. Pendataan ini tidak hanya menyasar hunian warga, tetapi juga fasilitas umum dan sosial seperti rumah ibadah, sekolah, hingga kantor pemerintahan.
“Dukungan dari masyarakat tentu sangat kami harapkan, terutama saat verifikasi bangunan serta validasi dan sinkronisasi hasil data nanti. Semua butuh ketelitian agar sesuai target awal,” tambah Ronny.
Ronny juga berpesan kepada seluruh anggota tim pendataan di lapangan untuk selalu mengedepankan pendekatan humanis kepada warga. Menurutnya, hal terpenting dalam proses ini adalah tetap menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. (Lam)
Recent Comments