Tanjungpinang (Eska) – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin, 15 Juni 2026.
Pendataan berskala nasional ini bertujuan, memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjadi responden perdana dalam sensus tersebut. Petugas lapangan mewawancarai Ansar di kediaman pribadinya, Jalan Peralatan, Tanjungpinang.
Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, beserta jajaran mendampingi langsung proses pendataan tersebut. Toto menyebut sensus ini menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data yang akurat.
Data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik tingkat daerah maupun nasional. Petugas mendata semua unit usaha dan rumah tangga tanpa terkecuali.
“Seluruh pelaku ekonomi di Kepulauan Riau dan Indonesia akan menjadi bagian dari pendataan ini,” ujar Toto.
BPS sebelumnya mencatat sekitar 197 ribu unit usaha di Kepri. Melalui Sensus Ekonomi 2026, lembaga ini akan memperbarui data untuk mengetahui usaha yang masih aktif.
Sasaran sensus meliputi usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Petugas juga menyasar pedagang keliling dan pelaku usaha digital seperti pembuat konten di TikTok.
BPS menyiapkan dashboard monitoring untuk mengawasi kinerja petugas lapangan secara real-time. Strategi ini bertujuan menjaga kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan.
Selain itu, petugas menggunakan aplikasi digital bernama FASIH saat mengumpulkan data. Aplikasi ini membantu BPS memantau kualitas dan progres pekerjaan secara langsung.
BPS Kepri juga menerapkan inovasi Satu Pegawai Satu SLS (Satuan Lingkungan Setempat). Program ini mewajibkan setiap pegawai mengawal satu wilayah tertentu sesuai target.
Langkah ini membagi beban pengawasan agar tidak hanya bertumpu pada petugas mitra. Petugas akan menempelkan stiker khusus pada setiap rumah yang selesai didata.
Gubernur Ansar Ahmad mengajak masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia meminta warga menerima petugas dan memberikan informasi secara benar, jujur, serta lengkap.
Menurut Ansar, perencanaan pembangunan daerah membutuhkan data akurat. Kebijakan yang tepat sasaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri. (mff)
Recent Comments