TANJUNGPINANG (eska) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (13/1/2026).
Kegiatan ini disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus komitmen seluruh kepala OPD dalam mencapai target pembangunan tahun ini.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa penandatanganan DPA dan Perjanjian Kinerja merupakan bentuk tanggung jawab penuh yang memiliki konsekuensi hukum serta moral.
“Apa yang sudah kita tandatangani harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tanda tangan itu adalah wujud tanggung jawab penuh, dan tentu ada konsekuensinya terhadap jabatan yang disandang,” tegas Ansar.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi, mengingat dinamika masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas pelayanan publik.
Ansar menekankan agar ASN memberikan kinerja optimal sebagai bentuk kompensasi atas apresiasi yang telah diberikan negara.
“Mari kita jaga kekompakan agar seluruh catatan kinerja membuahkan hasil nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Ansar berharap seluruh OPD segera bergerak cepat dan bekerja secara terukur.
“Negara hadir melalui kerja kita semua. Keberhasilan pembangunan Kepri ditentukan oleh integritas dan kinerja bapak ibu sekalian,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Penasihat Gubernur Kepri Bidang Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan di awal.
“Perencanaan adalah setengah dari pekerjaan. Jangan hanya disusun berdasarkan daftar keinginan, tetapi harus benar-benar berangkat dari kebutuhan dan kepentingan publik,” ujar Suharso.
Tahun ini, Pemprov Kepri menetapkan total pagu anggaran sebesar Rp3,54 triliun yang dialokasikan kepada 34 OPD.
Berikut rincian pagu OPD lainnya antara lain:
* Badan Kepegawaian dan KORPRI sebesar Rp20,92 miliar.
* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp34,79 miliar.
* Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp592,53 miliar.
* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp8,87 miliar.
* Badan Pendapatan Daerah Rp95,09 miliar.
* Badan Pengelola Perbatasan Daerah Rp6,61 miliar.
* Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp14,36 miliar.
* Badan Penghubung Daerah Rp14,08 miliar.
* Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp25,19 miliar.
* Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp30,57 miliar.
* Dinas Kebudayaan Rp16,08 miliar.
* Dinas Kelautan dan Perikanan Rp57,60 miliar.
* Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp33,32 miliar.
* Dinas Kesehatan Rp467,82 miliar.
* Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebesar Rp29,30 miliar.
* Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp31,60 miliar.
* Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp21,26 miliar.
* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp35,99 miliar.
* Dinas Pariwisata Rp16,66 miliar.
* Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rp269,70 miliar.
* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp15,71 miliar.
* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menerima alokasi Rp21,45 miliar.
* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp16,85 miliar.
* Dinas Pendidikan Rp957,18 miliar.
* Dinas Perhubungan Rp29,07 miliar.
* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp22,39 miliar.
* Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Rp21,72 miliar.
* Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp130,70 miliar.
* Dinas Sosial Rp20,39 miliar.
* Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp34,69 miliar.
* Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Rp42,99 miliar.
* Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Rp22,87 miliar.
* Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp271,49 miliar, dan
* Meliputi seluruh biro di lingkungan Setda, serta Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp114,19 miliar. (Lam)
Recent Comments