Tanjungpinang (eska) – Pemprov Kepri menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Wakil Gubernur sekaligus Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura memimpin rapat tersebut menyepakati target ambisius penurunan angka kemiskinan menjadi 4,14 persen pada tahun 2026.
Rapat yang dihadiri Kepala BPS Kepri Ari Anggorowati, Kepala Bappeda Kepri Aries Fariandi, dan perwakilan dari tujuh Kabupaten/Kota ini berfokus pada strategi dan validitas data sebagai kunci utama keberhasilan.
Rapat TKPK 2025 dilaksanakan sebagai upaya
memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Wagub Nyanyang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kepri saat ini berada pada posisi keempat provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia, yaitu 4,44 persen per Maret 2025.
Menurut Nyanyang, capaian ini dinilai sebagai modal besar untuk bergerak lebih agresif.
“Angka 4,44 persen ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Ini menjadi modal besar kita untuk terus bekerja keras,” ujar Nyanyang.
Nyanyang juga menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus secara berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan satu atau dua program.
Karena itu, lanjutnya Pemprov Kepri telah menetapkan arah kebijakan yang lebih terukur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan target menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 4,14 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Nyanyang memaparkan dua strategi besar yang harus diperkuat di seluruh kabupaten/kota.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan ditopang oleh integrasi data.
“Kedua, peningkatan kapabilitas dan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, perluasan akses modal, hingga penciptaan lapangan kerja,” tambahnya.
Wagub Nyanyang juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya data yang akurat dan terbarukan.
Ia menyampaikan bahwa seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” pungkasnya.
Rapat TKPK ini diakhiri dengan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bersinergi penuh demi tercapainya target 4,14% di tahun 2026. (Lam)
Recent Comments