BINTAN (Eska) – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bintan yang berlokasi di Bintan Buyu masih terus berjalan.
Proyek strategis ini direncanakan berdiri di atas lahan seluas 10 hektare dengan total anggaran mencapai Rp270 miliar yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
Pembangunan SR ini dirancang untuk memperkuat dan melengkapi fasilitas pendidikan di Kabupaten Bintan.
Namun, pengerjaan fisik dipastikan tertunda tahun ini dan baru akan dilanjutkan pada awal tahun 2027 mendatang menggunakan anggaran APBD Murni 2027.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bintan, Syamsul, menjelaskan bahwa progres tetap berjalan, namun terkendala pada pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Keterbatasan waktu dan besarnya biaya pengurusan menjadi alasan utama penundaan di tahun 2026.
“Jika dipaksakan menggunakan Anggaran Perubahan (APBD-P), waktu pengurusan Amdal sangat tidak mencukupi karena sudah masuk akhir tahun. Oleh karena itu, pengerjaan kita alihkan ke awal tahun 2027 menggunakan APBD Murni,” jelas Syamsul, Senin (11/5/2026).
Syamsul menambahkan, proses pengurusan Amdal diperkirakan menelan biaya sekitar Rp400 juta. Mengingat angkanya yang melebihi Rp200 juta, kemungkinan besar proses pengadaan penyedia jasa Amdal akan dilakukan melalui mekanisme lelang.
“Berdasarkan pengecekan dari Siber Pusat, untuk progres SR di Bintan tahun 2026 memang ada kendala waktu jika dipaksakan masuk di APBD Perubahan,” tambahnya.
Meskipun pengerjaan fisik tertunda, Syamsul menegaskan bahwa syarat administratif lainnya sudah menunjukkan titik terang. Amdal menjadi tonggak terakhir yang harus diselesaikan sebelum konstruksi masif dimulai.
“Dalam pengurusan berkas, ada dua syarat besar yakni sertifikat tanah dan Amdal. Untuk sertifikat sudah rampung, tinggal menunggu penyelesaian Amdal saja. Jika Amdal selesai, tentu hal lainnya mengikuti,” pungkasnya. (Yli)
Recent Comments