KARIMUN (eska) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun merespons cepat keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Karimun, Sulfanow Putra, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Karimun, Selasa (14/7/2026). Rapat penting ini menghadirkan jajaran Dinas Kesehatan, para kepala puskesmas, serta kader posyandu. Mereka fokus membedah masalah ketimpangan penempatan tenaga kesehatan (nakes) yang menghambat pelayanan medis di pulau-pulau terluar.
Politisi Karimun tersebut mengungkapkan bahwa perubahan sistem kepegawaian ASN dan PPPK memicu ketidakmerataan distribusi tenaga medis saat ini. DPRD Karimun sebenarnya sempat mempelajari solusi dari Kota Batam yang sukses menarik minat nakes ke pulau kecil lewat insentif tambahan. Namun, keterbatasan kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Karimun membuat skema tunjangan tersebut belum bisa berjalan. Sisi positifnya, penempatan dokter di Kabupaten Karimun kini mulai menunjukkan kemajuan karena hampir seluruh wilayah pulau telah memiliki dokter.
Selanjutnya, legislatif meminta Dinas Kesehatan Karimun bergerak lebih agresif menjemput program pemenuhan nakes dari pemerintah pusat. Komisi I DPRD Karimun juga menjadwalkan kunjungan kerja langsung ke sejumlah puskesmas pelosok dalam waktu dekat. Langkah nyata ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan riil tenaga medis sekaligus memastikan ketersediaan dokter di lapangan. Masyarakat berharap penataan ulang ini segera menyembuhkan krisis layanan kesehatan di daerah mereka.*
Narasi : Riandi
Foto : Istimewa
Recent Comments